Sejarah

Bea Cukai sudah ada di Provinsi Lampung jauh sebelum kemerdekaan. Douane in Lampung, namanya saat itu, merupakan pusat pengawasan arus lalu lintas barang dari wilayah Selatan Sumatera, tidak hanya perdagangan antar pulau tapi juga untuk tujuan internasional.

Kantor Douane awal mulanya terletak di wilayah Onderafdeling Telokbetong (Onderafdeling adalah suatu wilayah administratif yang diperintah oleh seorang patih pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda). Pelabuhan ini ramai disinggahi kapal-kapal dan perahu layar yang mengangkut berbagai hasil perikanan dan perkebunan. Dengan adanya peningkatan volume perdagangan, Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke XVII memindahkan pelabuhan barang ke Pelabuhan Oesthaven (sekarang namanya menjadi Pelabuhan Panjang) untuk menjadi jalur utama distribusi barang dari dan menuju Lampung. Pelabuhan Oesthaven adalah nama Belanda bagi wilayah Lampung seperti Batavia adalah nama Belanda bagi wilayah Jakarta. Pelabuhan ini juga menjadi jalur masuk tentara Inggris dan Jepang ke wilayah Selatan Sumatera dari Batavia saat Perang Dunia II.

Setelah kemerdekaan, kantor Djawatan Bea dan Tjukai Lampung menjadi salah satu yang tersibuk di Sumatera karena kegiatan arus lalu lintas barang dan penumpang terpusat di Pelabuhan Panjang. Termasuk embarkasi laut utama perjalanan haji dan perjalanan internasional dari wilayah Lampung, Palembang, dan Bengkulu.

Seiring meningkatnya perekonomian di wilayah Selatan Sumatera, kegiatan di Pelabuhan Panjang terbagi ke beberapa pelabuhan lainnya, seperti Bakauheni untuk arus penumpang, serta Palembang untuk arus barang wilayah Sumatera Selatan. Saat ini Bea Cukai Bandar Lampung tetap menyelenggarakan layanan kepabeanan di Pelabuhan Panjang untuk para pelaku usaha di wilayah Provinsi Lampung, khususnya ekspor berbagai komoditas, seperti kopi dan produk olahan kelapa sawit.